Strategi Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Mensosialisasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (Studi Kasus Nelayan Kota Tegal)

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dengan menerapkan sistem kuota dan pembagian zona atau wilayah penangkapan ikan yang diatur dalam PP 85 Tahun 2021. Sekalipun sudah ada sudah ada sosialisasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nelayan di wi...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Scriptura Vol. 14; no. 1; pp. 1 - 13
Main Authors: Gerungan, Kirsten Kimberly Injily, Darmastuti, Rini, Kristiyani, Dian Novita
Format: Journal Article
Language:English
Published: 31.07.2024
ISSN:1978-385X, 2655-4968
Online Access:Get full text
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dengan menerapkan sistem kuota dan pembagian zona atau wilayah penangkapan ikan yang diatur dalam PP 85 Tahun 2021. Sekalipun sudah ada sudah ada sosialisasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nelayan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa termasuk nelayan Kota Tegal bergejolak memberikan respon negatif terhadap kebijakan ini. Strategi komunikasi yang kurang tepat dan perbedaan persepsi menjadi permasalahannya. Tujuan dari tulisan ini pertama, memetakan strategi komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada nelayan dalam membangun pemahaman tentang kebijakan penangkapan ikan terukur. Kedua, memahami persepsi nelayan terkait kebijakan ini dan memberikan masukan untuk membangun persepsi yang sama. Tulisan ini didasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, ada beberapa strategi komunikasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mensosialisasikan kebijakan penangkapan ikan terukur ini. Strategi tersebut adalah Word of Mouth (WOM), konsultasi publik dan publikasi melalui media. Kedua, strategi yang digunakan KPP belum berhasil, karena ada perbedaan persepsi antara pemerintah, dalam hal ini KPP dengan nelayan. Nelayan di Pantura beranggapan kebijakan PIT ini sangat merugikan nelayan. Karena itu, strategi komunikasi KPP seharusnya didasarkan dari persepsi nelayan.
ISSN:1978-385X
2655-4968
DOI:10.9744/scriptura.14.1.1-13